Carut Marut Pertanahan Pesawaran, Sudah Lama Terjadi

PESAWARAN - Permasalahan pertanahan di Kabupaten Pesawaran harus diselesaikan bersama masyarakat dengan cara santun dan halus.

Hal ini diungkapkan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) bersama ATR/BPN Pesawaran dan OPD terkait di Pesawaran, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Vetiver dan Palaka di Tengah Pandemi , Catatan Perjalanan Egy Massadiah

Menurut Dendi, permasalahan pertanahan di Pesawaran sudah lama terjadi, diakuinya carut marut legalitas terkait kepemilikan lahan menjadi isu strategis di Kabupaten Pesawaran provinsi Lampung

"Contohnya ada yang mengaku memiliki surat tanah dari jaman Belanda, ada yang dari tanah adat, saling klaim satu sama lain juga banyak terjadi, " ungkap Dendi. 

Baca juga: Jalan Lingkungan Kabupaten Pesawaran Dibangun Asal-Asalan, Masyarakat Minta Diperbaiki

Selain itu, permasalahan pertanahan di Pesawaran juga ditambah dengan startegisnya wilayah Pesawaran yang memiliki empat kawasan register. 

"Jangan sampai disana menjadi bancakan dan lahan kegiatan ilegal oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, " ungkap Dendi. 

Baca juga: Tony Rosyid: Tiga Tahun Dipimpin Anies, Jakarta Telah Berubah

Oleh sebab itu,  untuk menyelesaikan permasalahan ini, harus dilakukan dengan pendekatan dengan persuasif.

Kemudian menginventarisir setiap permasalahan dan membuat legalitas sertifikat sesuai dengan undang - undang dan peraturan yang berlaku. 

Baca juga: Firli Bahuri: Dalam Sepekan KPK Periksa, Tetapkan Serta Tahan Banyak Tersangka Koruptor

Dendi meyakini, apabila pertanahan di Kabupaten Pesawaran tidak ditata dengan baik maka tidak menutup kemungkinan sepuluh tahun kedepan akan muncul kembali masalah serupa. 

"Kalau tidak ditata pertanahanya dalam waktu 10 tahun kedepan bisa hancur, rusak dan terjadi keributan di masyarakat, " kata Dendi. 

Baca juga: Beberapa Oknum Kepala Desa Dinilai Mengecam Profesi LSM dan Wartawan

Dendi berharap, melalui rakor ini menemui titik terang dalam permasalahan pertanahan di Bumi Andan Jejama.

Selain itu,  setelah rakor ini selesai OPD masing-masing membuat peta dan menginventarisir permasalahanan yang menjadi domainnya.

"Buat kajian setelah rakor ini, lakukan inventarisi permasalahan tanah sesuai dengan domain OPD masing-masing, " harap Dendi. 

Sementara,  Kepala ATR/BPN Pesawaran, Darman Hutasoit mengatakan kegiatan Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria bertujuan untuk menata kembali struktrur ke agrarian pertanahan di Pesawaran. 

"Meliputi dua hal yakni penataan aset dan penataan akses, " ungkap Darman. 

Baca juga: Pemerintah Provinsi Lampung Gelar Acara Pembahasan Regulasi Penyusunan APBD Tahun 2021

Diketahui,  dalam acara ini hadirpula Kepala Kanwil BPN/ATR Lampung diwakili oleh Kabid Penataan, Maria Irmina Dwi Sara, Sekda Pesawaran, Kesuma Dewangsa,  dan berbagai OPD Pesawaran. (Agung)