Kelemahan Atas Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Perundangan-undangan Kabupaten Pesawaran

Kelemahan Atas Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Perundangan-undangan Kabupaten Pesawaran
BPK Provinsi Lampung

PESAWARAN - Resume hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundangan-undangan telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji meterial, BPK melakukan pengujian atas keefektifan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundangan-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020  dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

Pemungutan retribusi pelayanan pasar dan sewa alat berat kurang tertib, hal tersebut dapat dilihat dari bendahara penerima pada dinas Disperindag tidak menata usahakan karcis yang dikelola, serta kepala UPT Perlengkapan dan kepala perbengkelan pada dinas PUPR tidak mematuhi prosedur penyewaan alat berat yang sudah ditetapkan.

Kekurangan volume atas sebelas paket pekerjaan konstruksi jalan di dinas PUPR, hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp.556.386.527, 86.

Penganggaran pendapatan dan pengelolaan belanja daerah kurang memadai, hal tersebut mengakibatkan anggaran belanja daerah tidak didukung dengan kepastian tersedianya dana dan penggunaan sisa dana DAK dan DAU tidak sesuai peruntukannya minimal sebesar Rp.7.596.739.760, 00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pesawaran antara lain agar:

Memerintahkan kepala Disperindag dan Kepala Dinas PUPR untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemungutan retribusi daerah, menginstruksikan kepala UPT Disperindag melaksanakan pemungutan retribusi pasar sesuai ketentuan dan memerintahkan kepala UPT Perlengkapan dinas PUPR melakukan pemungutan retribusi sewa alat berat sesuai ketentuan.

Memerintahkan kepala dinas PUPR menginstruksikan PPK memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp.556.386.527, 86 atas pekerjaan tersebut.

Mengusulkan anggaran pendapatan daerah berdasarkan  perkiraan yang terukur sesuai hasil TAPD, serta dalam melaksanakan belanja daerah sesuai ketersediaan dana.(*/Agung)

Pesawaran Lampung
Agung Sugenta Inyuta

Agung Sugenta Inyuta

Previous Article

UMI Nilai Pekerjaan Irigasi PU PR Pesawaran...

Next Article

Tanda Tanya, Komisi 4 DPRD Pesawaran Tertutup...

Related Posts

Peringkat

Profle

Afrizal verified

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 214

Postingan Tahun ini: 2808

Registered: Sep 25, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 173

Postingan Tahun ini: 2363

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 152

Postingan Tahun ini: 2378

Registered: Sep 22, 2020

Karmel

Karmel

Postingan Bulan ini: 79

Postingan Tahun ini: 857

Registered: Sep 25, 2020

Profle

sony

Zelki Ladada 'Si Anak Petani' Harumkan Nama Provinsi Gorontalo
Satpol PP Batang Tak Berkutik Hadapi Galian C Ilegal
Riuh Dibicarakan Masyarakat, Ijazah Paket Balon Pilkades Diduga Palsu
Kurangnya Peran Pendidikan Politik Bersih, Akan Meregenerasi Sistem Politik Uang Pada Generasi Momen Politik

Follow Us

Recommended Posts

Petani Way Kanan Minta Polda Lampung Segera Tetapkan Status Terlapor
Anurahman Cakades Nomer Urut 3 Harapan Mukti Siap Maju
Perlawanan Buruh: Aksi Jalanan
Gubernur Arinal Sambut Percepatan Pertashop, Dukung Kesejahteraan Petani
Harap Kondusif Pilkades, Karsun: Ora Usah Muluk-Muluk Lanjutkan Program Tertunda