Penambahan Sumur Dalam Desa di Penengahan Diduga Anggarannya Dibawah Kendali Kepala Desa

PESAWARAN - Penambahan Sumur Dalam Desa dari Sumber Dana APBD tahun 2021 Desa Penengahan Way Khilau Kabupaten Pesawaran diduga dibawah kendali Kepala Desa (Kades) Munipiyan, Rabu (08/02/2022).

Dari hasil peninjauan dilokasi pembangunan sumur Bor yang sudah berdiri tegak ditengah pemukiman masyarakat, jelas di Bak penampungan air itu bertuliskan "DAK 2021 Kabupaten Pesawaran Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau" sementara di dua tiang penyangganya bertuliskan "SPAM".

Baca juga: Tahun Ini, Pemkab Pesisir Selatan Maksimalkan Pola Tanam Padi Serentak

Dan berdasarkan keterangan yang didapat dari salah satu pengguna air SPAM itu, sedikit menerangkan bagaimana cara dan mekanisme untuk mendapatkan saluran air untuk masuk dalam rumah.

Baca juga: Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar akan Fokus Revitalisasi Kawasan Transmigrasi

"Air ini untuk mendaftarkannya kami dikenakan biaya Rp. 100.000, - kemudian kami membayar Rp. 3.500, - untuk perkubik airnya serta Rp. 5.000, - untuk beban yang kami tanggung. Tapi informasinya banyak warga yang keberatan jika dikenakan biaya segitu makanya ini mau kumpulan lagi", ungkap warga yang ada diarea bangunan itu.

Selanjutnya, keterangan yang didapat dari Ketua Kelompok Masyarakat (KKM) Umar, yang diketahui mantan Kepala Desa Penengahan mengakui bahwa anggaran untuk bangunan itu adalah sebesar Rp. 360.000.000, - yang kini tinggal menunggu Rp. 67.000.000, - yang belum terealisasi dari APBD itu.

Baca juga: Balai Latihan Masyarakat (BLM) Banjarmasi Dukung Pembangunan Desa Percontohan

"Karena Kades yang minta tolong, ya kami iyakan saja yang penting proyek selesai, berdayaguna dan harus tepat guna untuk kepentingan orang banyak. Jadi, nama dia tetap kita jaga dengan baik kami juga begitu" ungkap Umar.

"Dan soal anggaran, berapa biaya yang kami butuhkan untuk belanja bangunan itu, itulah yang kami minta dengan Kades karena anggaran tahap 1 dan 2 yang terealisasi adanya di Kades. Tahap 3 inilah yang masih kami tunggu sekitar Rp. 67.000.000, - lagi untuk bayar hutang di Material sebesar Rp. 15.000.000, -", jelas dan keluh Umar.

Baca juga: 108 Orang Tidak Dapat BLT DD Tahap 2 Desa Tanjung Kerta, Minta Penjelasan Kepala Desanya

Pembangunan sumur Bor itupun dikeluhkan oleh salah satu anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Sebab, hingga selesainya SPAM itu mereka tidak pernah tahu atau dilibatkan dan diajak berkoordinasi terkait apapun yang masuk kedesanya terlebih dibidang pembangunan termasuk SPAM ini. Dan heran, jika anggarannya itu dipegang oleh Kades. (Bram).